Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VII — ASURANSI USAHA BERSAMA · BAB VII Bagian Ketiga — Keanggotaan Usaha Bersama

Pasal 56

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Anggota Usaha Bersama terdiri atas: a. pemegang polis perorangan berkewarganegaraan Indonesia; dan b. pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia. (2) Dalam hal pemegang polis merupakan badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keanggotaan dalam Usaha Bersama diwakili oleh pengurus atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis. (3) Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila: a. anggota meninggal dunia; b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau c. keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Anggota Usaha Bersama berhak: a. dipilih menjadi peserta RUA sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Anggota Usaha Bersama wajib: a. mematuhi anggaran dasar dan keputusan yang telah disepakati dalam RUA; dan b. menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Usaha Bersama wajib menyatakan secara jelas hak dan kewajiban anggota di dalam polis.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 56 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 308

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH