Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VIII — PROGRAM PENJAMINAN POLIS · BAB VIII Bagian Kedua — Kepesertaan

Pasal 81

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 79 (Pasal 81).

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi peserta program penjaminan polis wajib: a. menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan perubahannya; 2. salinan dokumen perizinan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan 3. surat pernyataan dari masing-masing Pengendali dan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, yang memuat: a) komitmen dan kesediaan masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pengendali atau yang setara dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan; b) kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan c) kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi. b. membayar iuran awal kepesertaan; c. membayar iuran berkala penjaminan; d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan; e. menyampaikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan polis; f. menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan g. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan program penjaminan polis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 81 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 330

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH