Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XIV — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 204 angka 14 (Pasal 35 UU 1/2013)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setiap Orang yang tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanpa kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan sengaja memaksa anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi LKM untuk memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja memberikan informasi yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (3) Dalam hal tindakan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan informasi yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang. (4) Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. (5) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. sejumlah kerugian yang diderita; atau b. secara proporsional dalam hal jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan. (6) Dalam melaksanakan putusan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pidana tambahan berupa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (7) Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses pelepasan aset transaksi jual beli dan pengalihan hak, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. (8) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pidana tambahan berupa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harta benda terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda dan ganti kerugian. (9) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa ganti kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 204 angka 14 (Pasal 35 UU 1/2013) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 414

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH