Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP · BAB II Bagian Ketiga — Ruang Lingkup

Pasal 4

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup dalam Undang-Undang ini mengatur ekosistem sektor keuangan meliputi: a. kelembagaan; b. perbankan; c. Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; d. perasuransian dan penjaminan; e. asuransi Usaha Bersama; f. program penjaminan polis; g. Usaha Jasa Pembiayaan; h. kegiatan usaha bulion (bullion); i. Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; j. kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; k. lembaga keuangan mikro; l. Konglomerasi Keuangan; m. ITSK; n. penerapan Keuangan Berkelanjutan; o. Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; p. akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; q. sumber daya manusia; r. Stabilitas Sistem Keuangan; s. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan t. penegakan hukum di sektor keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 4 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH