Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP · BAB II Bagian Kedua — Maksud dan Tujuan

Pasal 3

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. (2) Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif; b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif; c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan; d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan; e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang; f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan; g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko; h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan Pelindungan Konsumen; i. memperkuat pelindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan; j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan; k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan; l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 3 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH