Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN · BAB XII Bagian Kedua — Dana Pensiun · BAB XII Bagian Kedua Paragraf 2 — Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun

Pasal 137

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Jenis Dana Pensiun terdiri atas: a. Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai: a. bank umum; b. bank umum syariah; c. perusahaan asuransi jiwa; d. perusahaan asuransi jiwa syariah; e. manajer investasi; f. manajer investasi syariah; atau g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikoordinasikan dengan Menteri, dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 137 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 362

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH