Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXI — STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 276 angka 17 (Pasal 25 UU 9/2016)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank dan menjalankan aktivitas usaha Bank. (2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Bank Perantara dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai Bank; b. modal disetor sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; dan c. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian perseroan terbatas. (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. susunan organisasi; dan b. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara. (6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah Bank Perantara melakukan kegiatan usaha dan sebelum Bank Perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sementara bagi calon anggota dewan komisaris dan calon direksi Bank Perantara, yang diberi wewenang penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tindakan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. (8) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank Indonesia memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran Bank Indonesia, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. (9) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang berbeda terkait kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum bagi Bank Perantara untuk jangka waktu tertentu. (10) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang memberikan pinjaman kepada Bank Perantara untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Bank Perantara. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 276 angka 17 (Pasal 25 UU 9/2016) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 474

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH