Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXI — STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 276 angka 18

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh saham Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank. (2) Penjualan seluruh saham Bank Perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah fungsi utama Bank Perantara berjalan dan/atau terdapat investor. (3) Penjualan seluruh saham Bank Perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan. (4) Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Bank Perantara, pinjaman yang diberikan kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10) dikonversi menjadi penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Perantara. (5) Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara, pinjaman yang diberikan kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10) menjadi biaya penanganan bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Pihak yang membeli saham Bank Perantara harus melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi utama dari Bank Perantara telah berjalan dan/atau terdapat investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 276 angka 18 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 476

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH