Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Pasal 278M

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 103 (Pasal 278M).

(1) Pada tahap penuntutan, penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan melalui: a. permohonan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya, dan/atau korban atau keluarganya; atau b. penawaran dari penuntut umum kepada korban atau tersangka. (2) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap Penuntutan dilakukan melalui kesepakatan antara tersangka atau keluarganya dengan korban tindak pidana atau keluarganya yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penuntut umum. (3) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersangka atau keluarganya wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi. (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hak dari pihak yang dirugikan. (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh tersangka dan penuntut umum. (6) Berdasarkan surat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. (7) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan wajib disampaikan penuntut umum kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (8) Dalam hal perkara berasal dari penyidik Otoritas Jasa Keuangan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan pengadilan disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (9) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penuntut umum berwenang melanjutkan proses penuntutan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 278M UU 4/2023

PDF naskah resmi

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH