Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Pasal 278L

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 103 (Pasal 278L).

(1) Dalam hal penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan memutuskan suatu peristiwa merupakan tindak pidana, penyidik melakukan penyidikan. (2) Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. (3) Pada tahap penyidikan, penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan melalui: a. permohonan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya, dan/atau korban atau keluarganya; atau b. penawaran dari penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada korban atau tersangka. (4) Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menghitung nilai kerugian atas tindak pidana. (5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dan perhitungan nilai kerugian atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan mempertimbangkan minimal: a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas dugaan tindak pidana; dan c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat. (6) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan dilakukan melalui kesepakatan antara tersangka atau keluarganya dengan korban tindak pidana atau keluarganya yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. (7) Dalam hal tercapai kesepakatan untuk penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersangka atau keluarganya wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi. (8) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hak dari pihak yang dirugikan. (9) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dipenuhi seluruhnya oleh tersangka atau keluarganya, penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan menghentikan penyidikan dan menerbitkan surat penghentian penyidikan. (10) Surat penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. (11) Surat penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. (12) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang melanjutkan proses penyidikan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 278L UU 4/2023

PDF naskah resmi

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH