Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB IV — PERBANKAN · BAB IV Bagian Kedua — Perbankan

Pasal 14

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 14 angka 35 (Pasal 37D UU 7/1992) dihapus sejak 17-06-2026 oleh Pasal I angka 57 UU 4/2026; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Satuan ringkas dari 57216 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehing

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 14 angka 1 (Pasal 1 UU 7/1992) menurut Pasal I angka 54 UU 4/2026; Pasal 14 angka 23a menurut Pasal I angka 56 UU 4/2026; Pasal 14 angka 23a Pasal 28B menurut Pasal I angka 56 UU 4/2026; Pasal 14 angka 3 (Pasal 7 UU 7/1992) menurut Pasal I angka 55 UU 4/2026; Pasal 14 angka 35 (Pasal 37D UU 7/1992) menurut Pasal I angka 57 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 14 UU 4/2023

  • Pasal 14 (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara R…

  • Pasal 14 angka 1

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 2

    2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 3

    3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 4

    4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 5

    5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 6

    6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 7

    7. Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 8

    8. Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 9

    9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 10

    10. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 11

    11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 12

    12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 13

    13. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 14

    14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 15

    15. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 16

    16. Pasal 19 dihapus.

  • Pasal 14 angka 17

    17. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 18

    18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 19

    19. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 20

    20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 21

    21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 22

    22. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 23

    23. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 24

    24. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 25

    25. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 26

    26. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 27

    27. Pasal 31 dihapus.

  • Pasal 14 angka 28

    28. Ketentuan Pasal 3 lA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 29

    29. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 30

    30. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 31

    31. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 32

    32. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 33

    33. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 34

    34. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 35

    35. Di antara Pasal 37B dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 37C, Pasal 37D, dan Pasal 37E sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 36

    36. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 37

    37. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 38

    38. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 39

    39. Pasal 41 dihapus.

  • Pasal 14 angka 40

    40. Ketentuan Pasal 41A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 41

    41. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 42

    42. Ketentuan Pasal 42A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 43

    43. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 44

    44. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 45

    45. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 46

    46. Ketentuan Pasal 44A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 47

    47. Di antara Pasal 44A dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 44B dan 44C sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 48

    48. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 49

    49. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 50

    50. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 51

    51. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 52

    52. Ketentuan Pasal 47A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 53

    53. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 54

    54. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 55

    55. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 56

    56. Ketentuan Pasal 50A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 57

    57. Di antara Pasal 50A dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 50B, Pasal 50C, dan Pasal 50D sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 14 angka 58

    58. Pasal 51 dihapus.

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 118

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH