Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB IV — PERBANKAN · BAB IV Bagian Kedua — Perbankan

Pasal 14 angka 3 (Pasal 7 UU 7/1992)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 55 (Pasal 7).

(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank Umum dapat: a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan; b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; c. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun; d. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan/atau e. melakukan kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. (2) Kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya. (4) Kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan secara bertahap. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penahapan kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan DPR.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 14 angka 3 (Pasal 7 UU 7/1992) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 124

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH