Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB IV — PERBANKAN · BAB IV Bagian Kedua — Perbankan

Pasal 14 angka 2 (Pasal 6 UU 7/1992)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Kegiatan usaha Bank Umum meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah; f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga; g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 14 angka 2 (Pasal 6 UU 7/1992) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 123

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH