Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XIX — AKSES PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 251

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 100 (Pasal 251).

(1) Kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah yang bersangkutan. (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (3) Direksi dan dewan komisaris dalam melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 251 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 446

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH