Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN · BAB XII Bagian Kedua — Dana Pensiun · BAB XII Bagian Kedua Paragraf 9 — Pengaturan, Pengawasan, dan Pelaporan Dana Pensiun

Pasal 183

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pembubaran Dana Pensiun terjadi dalam hal: a. terdapat permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. Pendiri bubar; atau c. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan: 1. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak yang Berhak; 2. terhentinya iuran pada Dana Pensiun yang dapat membahayakan kondisi keuangan Dana Pensiun dimaksud; atau 3. Dana Pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan. (2) Dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan: a. pembubaran Dana Pensiun; dan b. likuidator yang diajukan oleh Pendiri atau yang diajukan oleh likuidator Pendiri. (3) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun terjadi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan likuidator. (4) Pengurus, likuidator Pendiri, dan/atau pihak lain dapat ditunjuk sebagai likuidator. (5) Dewan Pengawas tidak dapat ditunjuk sebagai likuidator. (6) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun dibebankan pada Dana Pensiun, Pendiri, dan/atau Mitra Pendiri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Dana Pensiun dan penunjukan likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 183 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 389

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH