Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XVIII — LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN · BAB XVIII Bagian Keempat — Wewenang Pengaturan dan Pengawasan dalam rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan

Pasal 233

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas sektor keuangan berwenang melakukan pengaturan dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. (2) Otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur mengenai: a. mekanisme penanganan pengaduan Konsumen; b. layanan Konsumen sektor keuangan; c. Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct); d. penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa; dan e. ketentuan lain dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. (3) Pelindungan Konsumen di sektor keuangan tunduk pada Undang-Undang ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 233 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 434

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH