Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB X — USAHA JASA PEMBIAYAAN · BAB X Bagian Ketujuh — Asosiasi Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan

Pasal 126

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setiap penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib menjadi anggota salah satu asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya. (2) Asosiasi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Otoritas Jasa Keuangan mendorong peran asosiasi Usaha Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membangun pengawasan berbasis disiplin pasar dalam rangka penguatan dan/atau penyehatan industri Usaha Jasa Pembiayaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 126 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 355

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH