Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXI — STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 276 angka 11

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik harus memenuhi persyaratan: a. solvabilitas; b. agunan yang cukup; dan c. proyeksi arus kas yang memadai. (3) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Indonesia: a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan b. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan proyeksi arus kas. (4) Pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa: a. surat berharga yang memiliki peringkat tinggi; b. aset kredit atau aset pembiayaan dengan kualitas lancar dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jumlah yang cukup; dan c. aset tetap yang dimiliki Bank Sistemik dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan aset kredit atau aset pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jumlah yang cukup. (5) Jangka waktu pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank Sistemik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode. (6) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 276 angka 11 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 467

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH