Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXIII — SANKSI ADMINISTRATIF · BAB XXIII Bagian Keempat — Sanksi Administratif Terkait Konglomerasi Keuangan

Pasal 283

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 208 ayat (1), Pasal 209 ayat (1), dan Pasal 210 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. perintah penggantian manajemen; c. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan; d. pembatasan kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan; e. pengurangan kepemilikan saham pada LJK yang dikendalikan; f. denda administratif; dan/atau g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 283 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 492

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH