Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXIII — SANKSI ADMINISTRATIF · BAB XXIII Bagian Kelima — Sanksi Administratif Terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Pasal 284

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara ITSK yang: a. telah memperoleh perizinan dari otoritas sektor keuangan terkait yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perizinannya; dan/atau b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) dan Pasal 221 ayat (1), dikenai sanksi administratif oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan; c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; d. denda administratif; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus; h. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau i. pencabutan izin. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, kriteria, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 284 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 493

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH