Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXIII — SANKSI ADMINISTRATIF · BAB XXIII Bagian Keenam — Sanksi Administratif Terkait Pelindungan Konsumen

Pasal 285

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas sektor keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada PUSK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. (2) PUSK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pasal 227, Pasal 236 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf n, atau huruf o, atau ayat (4) huruf c atau huruf g, Pasal 239 ayat (1), Pasal 242, atau Pasal 246 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; d. pemberhentian pengurus; e. denda administratif; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau g. pencabutan izin usaha. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan batas pemenuhan dalam jangka waktu tertentu. (4) Dalam hal sanksi administratif untuk pelanggaran Pasal 236 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf n, atau huruf o, atau ayat (4) huruf c atau huruf g tidak dipenuhi, PUSK dapat dikenakan sanksi pidana. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan batas pemenuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 285 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 494

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH