Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXIII — SANKSI ADMINISTRATIF · BAB XXIII Bagian Ketiga — Sanksi Administratif Terkait Usaha Jasa Pembiayaan

Pasal 282

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) huruf a, Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117, Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 123 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 128 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; c. pembatasan kegiatan usaha tertentu; d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; e. pembatalan persetujuan; f. larangan menjadi PSP, direksi, Dewan Pengawas Syariah, dewan komisaris, pengawas, dan/atau pengurus Usaha Jasa Pembiayaan; g. denda administratif; h. pencabutan izin unit usaha syariah; dan/atau i. pencabutan izin usaha. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 282 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 491

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH