Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — PERASURANSIAN

Pasal 52

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 52 angka 23 (Pasal 72A UU 40/2014) dihapus sejak 17-06-2026 oleh Pasal I angka 76 UU 4/2026; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Satuan ringkas dari 46567 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusa

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 52 angka 19 (Pasal 53 UU 40/2014) menurut Pasal I angka 75 UU 4/2026; Pasal 52 angka 23 (Pasal 72A UU 40/2014) menurut Pasal I angka 76 UU 4/2026; Pasal 52 angka 8a menurut Pasal I angka 74 UU 4/2026; Pasal 52 angka 8a Pasal 20 menurut Pasal I angka 74 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 52 UU 4/2023

  • Pasal 52 (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Ne…

  • Pasal 52 angka 1

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 2

    2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 3

    3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 4

    4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal SA sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 5

    5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 6

    6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 7

    7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 8

    8. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal ISA sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 9

    9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 218 sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 10

    10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 11

    11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 12

    12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 13

    13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 14

    14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 15

    15. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 16

    16. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 17

    17. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 18

    18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 19

    19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 20

    20. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 21

    21. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 22

    22. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 23

    23. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 24

    24. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 73A, Pasal 73B, dan Pasal 73C sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 25

    25. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 26

    26. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 27

    27. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 52 angka 28

    28. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 275

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH