Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — PERASURANSIAN

Pasal 52 angka 2 (Pasal 3A UU 40/2014)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Prinsip Syariah dalam kegiatan perasuransian syariah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dengan membentuk peraturan untuk mengatur kegiatan perasuransian syariah. (3) Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), otoritas di sektor jasa keuangan berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (4) Dalam hal lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah belum memberikan fatwa atau tidak ada fatwa atas suatu aktivitas atau produk asuransi syariah, otoritas terkait wajib berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan dapat mengikuti rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 52 angka 2 (Pasal 3A UU 40/2014) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 282

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH