Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VII — ASURANSI USAHA BERSAMA · BAB VII Bagian Keempat — Organ Usaha Bersama · BAB VII Bagian Keempat Paragraf 1 — RUA

Pasal 58

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) RUA mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. (2) RUA berwenang: a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis; b. menetapkan anggaran dasar dan perubahannya; c. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama; d. meminta keterangan dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing; e. menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi Usaha Bersama dan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama; f. menetapkan pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian di antara anggota; g. menetapkan pengalihan aset atau portofolio pertanggungan; h. menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris Usaha Bersama; i. mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran; j. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang minimal memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama; k. menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan; l. menyetujui Proposal; m. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan n. membentuk tim likuidasi dalam rangka pembubaran Usaha Bersama. (3) Peserta RUA wajib menjalankan wewenangnya sebagai RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 58 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 309

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH