Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXI — STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 276 angka 3

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, dan Pasal 16E sehingga berbunyi sebagai berikut: Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan menetapkan status pengawasan Bank. Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bank dalam pengawasan normal; b. Bank dalam penyehatan; dan c. Bank dalam resolusi. Bank dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Bank yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan. Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan perubahan status pengawasan Bank secara tertulis kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia. Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah kepada Bank untuk melakukan tindakan tertentu. Bank wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan status pengawasan Bank dan tindakan dalam rangka pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai: a. tingkat kesehatan; b. tingkat likuiditas; dan/atau c. tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko. (2) Penetapan Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan dan Bank mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana kepada Bank setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permohonan Bank. (4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (5). (5) Dalam hal Bank menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan: a. Bank Umum wajib menerapkan: 1. rencana aksi pemulihan yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan; 2. langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal rencana aksi pemulihannya belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan 3. menyampaikan realisasinya Otoritas Jasa Keuangan; b. Otoritas Jasa Keuangan memastikan pelaksanaan rencana aksi pemulihan Bank umum atau langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau c. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan: 1. uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan; 2. penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank; dan/atau 3. penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Bank. (7) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank dalam penyehatan untuk: a. menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material; dan b. mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c. (8) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. memerintahkan Bank untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan kewajiban Bank kepada pihak lain; b. memerintahkan Bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; c. membatasi kegiatan usaha tertentu Bank; dan/atau d. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Bank. (9) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan. (10) Ketentuan mengenai pemenuhan tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengelola statuter yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B, berwenang untuk: a. mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi direksi dan dewan komisaris pada Bank; b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Bank dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut pengelola statuter dapat merugikan kepentingan Bank dan/atau nasabah; dan/atau d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Bank yang menurut pengelola statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Bank dan/atau nasabah. (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf c apabila: a. sebelum jangka waktu Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Bank mengalami pemburukan dan tidak memenuhi ketentuan permodalan minimum dan/atau giro wajib minimum; b. sampai dengan jangka waktu Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Bank belum dapat memenuhi ketentuan tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko dan/atau belum dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar; atau c. Bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Penetapan Bank dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal Bank dalam resolusi merupakan Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk melaporkan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi. (4) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengoordinasikan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang masing-masing, untuk mendukung tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik. (5) Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan laporan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai pelaksanaan tindakan resolusi yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 276 angka 3 (Pasal 16C UU 9/2016) menurut Pasal I angka 101 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 276 angka 3 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 458

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH