Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN · BAB XII Bagian Keempat — Program Pensiun · BAB XII Bagian Keempat Paragraf 2 — Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun

Pasal 190

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengelola Program Pensiun merupakan profesional yang wajib memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. (2) Aset dan liabilitas Program Pensiun wajib dikelola dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan minimal menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. (3) Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bertujuan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh Manfaat Pensiun. (4) Setiap keputusan dan tindakan terkait pengembangan aset yang dilakukan oleh pengelola Program Pensiun wajib didasarkan pada analisis pengembangan aset yang objektif, independen, dan rasional. (5) Analisis pengembangan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didokumentasikan dan tertuang dalam kertas kerja analisis yang memadai. (6) Pengelola Program Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti wajib memberikan penjelasan kepada Peserta dan/atau Pemberi Kerja mengenai pilihan alokasi aset secara lengkap dan transparan. (7) Peserta dan/atau Pemberi Kerja berhak menentukan pilihan alokasi aset pada Program Pensiun Iuran Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Pengelola Program Pensiun wajib menyampaikan pengukuran kinerja atas pengelolaan aset Program Pensiun kepada Peserta dengan ketentuan minimal: a. dilakukan secara transparan dan lengkap; b. memuat imbal hasil baik absolut maupun relatif; dan c. disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 190 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 396

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH