Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN · BAB XII Bagian Kedua — Dana Pensiun · BAB XII Bagian Kedua Paragraf 9 — Pengaturan, Pengawasan, dan Pelaporan Dana Pensiun

Pasal 178

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengelola statuter dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (2) Pengelola statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi setiap perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Dana Pensiun. (3) Pengelola statuter mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Dana Pensiun terhitung sejak tanggal penetapan sebagai pengelola statuter. (4) Pengelola statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Dana Pensiun. (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelola statuter juga memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Dana Pensiun dengan pihak ketiga, yang menurut pengelola statuter dapat merugikan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan Pihak yang Berhak. (6) Pengelola statuter bertanggung jawab atas kerugian Dana Pensiun dan/atau pihak ketiga jika kerugian disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (7) Pengendalian dan pengelolaan Dana Pensiun oleh pengelola statuter berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan memutuskan: a. pengendalian dan pengelolaan Dana Pensiun oleh pengelola statuter tidak diperlukan lagi; atau b. Dana Pensiun telah dibubarkan. (8) Pengelola statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam mengendalikan dan mengelola Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 178 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 387

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH