Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB X — USAHA JASA PEMBIAYAAN · BAB X Bagian Ketiga — Perizinan · BAB X Bagian Ketiga Paragraf 1 — Izin Usaha

Pasal 113

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri. (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan minimal: a. anggaran dasar; b. susunan organisasi; c. modal disetor; d. data anggota direksi, anggota dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, anggota pengurus, anggota pengawas, dan/atau pengelola; e. data pemegang saham atau anggota; f. kelayakan rencana kerja termasuk sistem dan prosedur kerja Usaha Jasa Pembiayaan; g. kelayakan sistem manajemen risiko; h. kesiapan infrastruktur; i. konfirmasi dari otoritas pengawas pihak asing yang bersangkutan, untuk penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan j. persyaratan lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat. (3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan lingkup usaha yang akan dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 113 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 348

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH