Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN · BAB XII Bagian Kedua — Dana Pensiun · BAB XII Bagian Kedua Paragraf 9 — Pengaturan, Pengawasan, dan Pelaporan Dana Pensiun

Pasal 185

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (3) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 185 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 391

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH