Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB IV — PERBANKAN · BAB IV Bagian Ketiga — Perbankan Syariah

Pasal 15 angka 17

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BPR Syariah dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menerima Simpanan berupa Giro; c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; d. melakukan kegiatan usaha Perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf a; e. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf c; f. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan g. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21A.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 15 angka 17 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 177

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH