Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XIV — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 204 angka 3 (Pasal 9 UU 1/2013)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala usahanya dikelompokkan menjadi: a. LKM skala usaha kecil; b. LKM skala usaha menengah; dan c. LKM skala usaha besar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; dan d. kelayakan rencana kerja. (5) LKM yang sudah beroperasi dan belum memperoleh izin usaha wajib: a. memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan bagi LKM yang melakukan penghimpunan dana masyarakat; atau b. terdaftar pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat sebagai LKM inkubasi, bagi LKM yang tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat. (6) LKM inkubasi yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat. (7) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mendorong LKM inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b agar mampu menjadi LJK yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. pendaftaran LKM inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b; b. larangan bagi LKM inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan c. upaya Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 204 angka 3 (Pasal 9 UU 1/2013) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 406

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH