Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VII — ASURANSI USAHA BERSAMA · BAB VII Bagian Keempat — Organ Usaha Bersama · BAB VII Bagian Keempat Paragraf 3 — Dewan Komisaris Usaha Bersama

Pasal 73

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diangkat dan diberhentikan oleh RUA. (2) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, dan profesional; d. tidak terafiliasi dengan Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lain, dan/atau peserta RUA; e. bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota; f. memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya; g. mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; h. bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi; i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; j. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang 'tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama; dan k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama independen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bukan merupakan anggota; b. bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Usaha Bersama; c. tidak menduduki jabatan Direksi Usaha Bersama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diangkat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (5) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama ditetapkan dalam keputusan RUA. (6) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang telah diangkat oleh RUA hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. (8) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 73 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 322

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH