Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXI — STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 276 angka 7

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C sehingga berbunyi sebagai berikut: Bank Sistemik wajib menyusun rencana aksi pemulihan untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban PSP dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tambahan kapasitas permodalan bagi Bank Sistemik yang digunakan untuk menyerap kerugian pada saat mengalami permasalahan keuangan. Ketentuan mengenai rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tambahan kapasitas permodalan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan rencana resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapat persetujuan. Rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. struktur Bank, kondisi keuangan, lini bisnis utama, fungsi ekonomi penting, dan pihak terafiliasi; dan b. keterkaitan dengan Sistem Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan. (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penilaian terhadap rencana resolusi yang disampaikan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1). (2) Penilaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. (3) Untuk kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menilai rencana resolusi Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik wajib menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan: a. rencana aksi pemulihan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan b. data dan informasi serta dokumen lainnya yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Berdasarkan hasil penilaian terhadap rencana resolusi yang disampaikan Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau meminta perbaikan rencana resolusi Bank Sistemik. (5) Terhadap rencana resolusi Bank Sistemik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan uji resolvabilitas untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin ada pada saat implementasi tindakan resolusi Bank Sistemik. (6) Dalam hal berdasarkan hasil uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan potensi hambatan dalam implementasi tindakan resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan meminta secara tertulis kepada Bank Sistemik untuk melakukan tindakan perbaikan. (7) Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 276 angka 7 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 464

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH