Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XVI — INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

Pasal 216

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing. (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip: a. keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko; b. integrasi ekonomi dan keuangan digital; c. efisiensi dan praktik bisnis yang sehat; d. Pelindungan Konsumen; dan e. koordinasi pengaturan dan pengawasan antarotoritas. (3) Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (sandbox); b. perizinan; c. pemantauan dan evaluasi; d. edukasi keuangan; e. Pelindungan Konsumen; f. pelindungan data pribadi Konsumen; g. aspek kelembagaan; dan h. penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 216 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 426

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH