Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN · BAB XII Bagian Kedua — Dana Pensiun · BAB XII Bagian Kedua Paragraf 6 — Iuran dan Manfaat Pensiun

Pasal 150

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a wajib dibayarkan secara berkala dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. (2) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan: a. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang dipungut paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. b. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pemberi Kerja wajib menyetor iuran Peserta berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (3) Bagi peserta mandiri pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) huruf a, iuran Peserta disetorkan langsung kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan perjanjian antara Peserta dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (4) Dalam hal Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pendiri. (6) Berdasarkan pemberitahuan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dapat menetapkan: a. penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri; atau b. pengakhiran kepesertaan karyawan Mitra Pendiri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 150 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 370

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH