Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN · BAB XII Bagian Ketiga — Program Jaminan Hari Tua Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 188

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 (1) Peserta jaminan hari tua merupakan peserta yang telah membayar iuran. (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan ke dalam: a. akun utama; dan b. akun tambahan. (3) Iuran yang ditempatkan pada akun utama harus lebih besar daripada iuran yang ditempatkan pada akun tambahan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 (1) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan akumulasi seluruh iuran yang telah disetorkan pada akun utama dan akun tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditambah hasil pengembangannya pada masing-masing akun. (2) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala pada saat dan/atau setelah peserta jaminan hari tua memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. (3) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, peserta jaminan hari tua dapat mengambil sebagian atau seluruh manfaat jaminan hari tua pada akun tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b. (4) Untuk memberikan pelindungan atas imbal hasil yang diperoleh, peserta berhak mendapatkan hasil pengembangan atas akumulasi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal setara tingkat imbal hasil deposito bank Pemerintah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Hak atas hasil pengembangan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara akumulasi selama menjadi peserta jaminan hari tua. (6) Apabila peserta jaminan hari tua meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6) serta hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 (1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta jaminan hari tua penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari: a. upah; b. upah sampai batas tertentu; dan/atau c. penghasilan tertentu, yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. (2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta jaminan hari tua yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 188 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 393

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH