Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XX — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB XX Bagian Keempat — Pelaporan Keuangan

Pasal 271

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PUSK dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun berdasarkan standar laporan keuangan. (3) Standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh komite standar laporan keuangan yang independen dengan tata kelola yang baik. (4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat melengkapi pengaturan ketentuan akuntansi dalam rangka keterbukaan dan pelindungan investor publik. (5) Komite standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang menyusun dan menetapkan standar laporan keuangan. (6) Komite standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 271 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 454

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH