Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XV — KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 206

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setiap Orang yang mengendalikan Konglomerasi Keuangan wajib membentuk PIKK. (2) PIKK dimiliki oleh PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan. (3) Pihak yang mengendalikan Konglomerasi Keuangan dapat menunjuk perusahaan yang bertindak sebagai PIKK dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (4) PIKK bertanggung jawab untuk seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan. (5) PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Konglomerasi Keuangan dengan kriteria tertentu. (6) PIKK diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Konglomerasi Keuangan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 206 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 423

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH