Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Pasal 90B

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 83 (Pasal 90B).

(1) Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan; b. mengalihkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi tanpa persetujuan pemegang polis, tertanggung, peserta, kreditur, debitur, dan/atau pihak lain; c. melakukan pembayaran kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan; dan d. melakukan wewenang lain. (2) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 90B UU 4/2023

PDF naskah resmi

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH