Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XVIII — LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN · BAB XVIII Bagian Ketujuh — Pelindungan Data Konsumen

Pasal 247

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 96 (Pasal 247).

(1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pemerintah membentuk satuan tugas yang bertugas mencegah dan menangani: a. kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan; dan/atau b. kegiatan usaha berizin namun terdapat indikasi melanggar mekanisme penagihan, melakukan penyalahgunaan data, dan/atau melanggar Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada: a. kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat; b. penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas atau utang/sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat; c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan/atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan; dan d. Usaha Jasa Pembiayaan termasuk kegiatan usaha pemberian pinjaman oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan tugas bertugas mencegah dan menangani pemanfaatan ITSK untuk kegiatan yang terindikasi perjudian. (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas otoritas sektor keuangan, otoritas pelaporan dan analisis transaksi keuangan, kementerian/lembaga terkait, dan aparat penegak hukum. (5) Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden. (6) Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 247 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 444

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH