Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.(2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan atau melalui pengadilan.(3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 54 UU 1/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.