Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Lembaga Penjamin dapat membuka kantor cabang di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup wilayah operasionalnya.(2) Untuk dapat membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 25 UU 1/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.