BAB V — IZIN USAHA · BAB V Bagian Kesatu — Izin Usaha Penjaminan, Penjaminan Ulang, dan Unit Usaha Syariah · BAB V Bagian Kesatu Paragraf 1 — Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang
Pasal 18
UU 1/2016 — PENJAMINAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap Orang yang melakukan usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan:a. akta pendirian badan hukum;b. anggaran dasar;c. susunan organisasi;d. data direksi/pengurus dan data komisaris/dewan pengawas/pengawas;e. data pemegang saham atau anggota;f. sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang;g. keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan;h. modal disetor;i. kelayakan rencana kerja;j. kesiapan infrastruktur;k. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung pihak asing; danl. syarat lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.(3) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 18 UU 1/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.