UU 1/2023
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 624 UU 1/2023 (mulai berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan; PDF hlm 228; disahkan 2 Januari 2023, hlm 229); tanggal berlaku 02-01-2026 adalah HITUNGAN, sama dengan Pasal IX UU 1/2026; Pasal VII UU 1/2026 (mengubah UU 1/2023, 55 angka); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 02-01-2026, Diubah dengan UU 1/2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.
Cakupan dan naskah
Sifat teks: resmi.
Daftar pasal dan satuan bacaan
BAB I — RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
Bagian Kesatu — Menurut Waktu
Bagian Kesatu Paragraf 1 — Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila
Bagian Kesatu Paragraf 2 — Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila
Bagian Kedua — Menurut Tempat
Bagian Kedua Paragraf 4 — Asas Nasional Aktif
Bagian Kedua Paragraf 5 — Pengecualian
Bagian Ketiga — Waktu Tindak Pidana
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
Bagian Keempat — Tempat Tindak Pidana
BAB II — TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Bagian Kesatu — Tindak Pidana
Bagian Kesatu Paragraf 1 — Umum
Bagian Kesatu Paragraf 6 — Pengulangan
Bagian Kesatu Paragraf 7 — Tindak Pidana Aduan
Bagian Kedua — Pertanggungjawaban Pidana
Bagian Kedua Paragraf 3 — Pertanggungjawaban Korporasi
BAB III — PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
Bagian Kesatu — Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
Bagian Kesatu Paragraf 3 — Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif
Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan
Bagian Kedua Paragraf 1 — Pidana
- Pasal 64
- Pasal 65
- Pasal 66
- Pasal 67
- Pasal 68
- Pasal 69
- Pasal 70
- Pasal 71
- Pasal 72
- Pasal 73
- Pasal 74
- Pasal 75
- Pasal 76
- Pasal 77
- Pasal 78
- Pasal 79
- Pasal 80
- Pasal 81
- Pasal 82
- Pasal 83
- Pasal 84
- Pasal 85
- Pasal 86
- Pasal 87
- Pasal 88
- Pasal 89
- Pasal 90
- Pasal 91
- Pasal 92
- Pasal 93
- Pasal 94
- Pasal 95
- Pasal 96
- Pasal 97
- Pasal 98
- Pasal 99
- Pasal 100
- Pasal 101
- Pasal 102
- Pasal 225
Bagian Kedua Paragraf 2 — Tindakan
Bagian Kedua Paragraf 3 — Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat
Bagian Ketiga — Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Diversi
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Tindakan
Bagian Keempat — Pidana dan Tindakan bagi Korporasi
BAB IV — GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA
Bagian Kesatu — Gugurnya Kewenangan Penuntutan
BAB V — PENGERTIAN ISTILAH
- Pasal 144
- Pasal 145
- Pasal 146
- Pasal 147
- Pasal 148
- Pasal 149
- Pasal 150
- Pasal 151
- Pasal 152
- Pasal 153
- Pasal 154
- Pasal 155
- Pasal 156
- Pasal 157
- Pasal 158
- Pasal 159
- Pasal 160
- Pasal 161
- Pasal 162
- Pasal 163
- Pasal 164
- Pasal 165
- Pasal 166
- Pasal 167
- Pasal 168
- Pasal 169
- Pasal 170
- Pasal 171
- Pasal 172
- Pasal 173
- Pasal 174
- Pasal 175
- Pasal 176
- Pasal 177
- Pasal 178
- Pasal 179
- Pasal 180
- Pasal 181
- Pasal 182
- Pasal 183
- Pasal 184
- Pasal 185
- Pasal 186
Bagian Kesatu — Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk
Bagian Kesatu Paragraf 1 — Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan
Bagian Kedua — Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana
Bagian Ketiga — Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat
Bagian Keempat — Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Bagian Keempat Paragraf 1 — Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi
Bagian Keempat Paragraf 2 — Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain
Bagian Keempat Paragraf 4 — Memaksa Masuk Kantor Pemerintah
Bagian Keempat Paragraf 5 — Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana
Bagian Keempat Paragraf 6 — Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama Di Muka Umum
Bagian Keempat Paragraf 7 — Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong
Bagian Keempat Paragraf 8 — Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum
Bagian Kelima — Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu
Bagian Keenam — Tindak Pidana Perizinan
Bagian Keenam Paragraf 1 — Gadai Tanpa Izin
Bagian Keenam Paragraf 2 — Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian
Bagian Keenam Paragraf 3 — Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan
Bagian Keenam Paragraf 4 — Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana
Bagian Ketujuh — Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan
BAB VI — ATURAN PENUTUP
Bagian Kesatu — Penyesatan Proses Peradilan
Bagian Kedua — Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan
Bagian Ketiga — Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan
BAB VII — TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN
BAB VIII — TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG
Bagian Kesatu — Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum
Bagian Kesatu Paragraf 1 — Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, dan Senjata Lain
Bagian Kesatu Paragraf 2 — Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir
Bagian Kesatu Paragraf 3 — Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir
Bagian Kesatu Paragraf 5 — Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak
Bagian Kedua — Tindak Pidana Perusakan Bangunan
Bagian Keempat — Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang
Bagian Kelima — Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika
Bagian Kelima Paragraf 1 — Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik
Bagian Keenam — Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan
BAB IX — TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu — Tindak Pidana terhadap Pejabat
Bagian Kesatu Paragraf 2 — Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang
Bagian Kesatu Paragraf 3 — Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara
Bagian Kesatu Paragraf 4 — Perusakan Maklumat Negara
Bagian Kesatu Paragraf 5 — Laporan atau Pengaduan Palsu
Bagian Kedua — Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia
Bagian Ketiga — Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak
Bagian Keempat — Tindak Pidana Irigasi
Bagian Kelima — Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin
BAB X — TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH
BAB XI — TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS
BAB XII — TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA
Bagian Kedua — Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara
BAB XIII — TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Bagian Kedua — Keterangan Palsu dalam Akta Autentik
BAB XIV — TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN
BAB XV — TINDAK PIDANA KESUSILAAN
Bagian Kesatu — Kesusilaan Di Muka Umum
Bagian Kedua — Pornografi
Bagian Ketiga — Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan
Bagian Kelima — Perbuatan Cabul
Bagian Keenam — Minuman dan Bahan yang Memabukkan
Bagian Ketujuh — Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan
BAB XVII — TINDAK PIDANA PENGHINAAN
Bagian Kesatu — Pencemaran
Bagian Ketiga — Penghinaan Ringan
Bagian Keempat — Pengaduan Fitnah
Bagian Kelima — Persangkaan Palsu
Bagian Keenam — Pencemaran Orang Mati
BAB XIX — TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG
Bagian Kedua — Perampasan Kemerdekaan Orang
Bagian Kedua Paragraf 1 — Penculikan
Bagian Kedua Paragraf 2 — Penyanderaan
Bagian Ketiga — Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Pengalihan Kekuasaan
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Menyembunyikan Anak
Bagian Ketiga Paragraf 3 — Melarikan Anak dan Perempuan
Bagian Keempat — Perdagangan Orang
Bagian Kelima — Pidana Tambahan
BAB XX — TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
BAB XXI — TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN
BAB XXII — TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH
Bagian Kedua — Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok
Bagian Ketiga — Perkosaan
BAB XXVII — TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG
BAB XXVIII — TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA
Bagian Kesatu — Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur
Bagian Ketiga — Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan
Bagian Keempat — Penarikan Barang Tanpa Hak
BAB XXIX — TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu — Perusakan dan Penghancuran Barang
BAB XXX — TINDAK PIDANA JABATAN
BAB XXXI — TINDAK PIDANA PELAYARAN
Bagian Kesatu — Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal
Bagian Kedua — Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu
Bagian Ketiga — Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal
Bagian Keempat — Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal
Bagian Kelima — Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal
BAB XXXII — TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN
Bagian Ketiga — Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
Bagian Keempat — Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara
BAB XXXIII — TINDAK PIDANA PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN
BAB XXXIV — TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
BAB XXXV — TINDAK PIDANA KHUSUS
Bagian Keenam — Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus
BAB XXXVI — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXXVII — KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 621
- Pasal 622
- Pasal 622 ayat (1)
- Pasal 622 ayat (2)
- Pasal 622 ayat (3)
- Pasal 622 ayat (4)
- Pasal 622 ayat (5)
- Pasal 622 ayat (6)
- Pasal 622 ayat (7)
- Pasal 622 ayat (8)
- Pasal 622 ayat (9)
- Pasal 622 ayat (10)
- Pasal 622 ayat (11)
- Pasal 622 ayat (12)
- Pasal 622 ayat (13)
- Pasal 622 ayat (14)
- Pasal 622 ayat (15)
- Pasal 622 ayat (16)
- Pasal 622 ayat (17)
- Pasal 622 ayat (18)
- Pasal 622 ayat (19)
- Pasal 622 ayat (20)
- Pasal 622 ayat (21)
- Pasal 623
- Pasal 624