BAB I — RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA · BAB I Bagian Kedua — Menurut Tempat · BAB I Bagian Kedua Paragraf 2 — Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif
Pasal 5
UU 1/2023 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri;c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; ataui. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 5 UU 1/2023
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 624 UU 1/2023 (mulai berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan; PDF hlm 228; disahkan 2 Januari 2023, hlm 229); tanggal berlaku 02-01-2026 adalah HITUNGAN, sama dengan Pasal IX UU 1/2026; Pasal VII UU 1/2026 (mengubah UU 1/2023, 55 angka); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 02-01-2026, Diubah dengan UU 1/2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.