BAB III — PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN · BAB III Bagian Keempat — Pidana dan Tindakan bagi Korporasi · BAB III Bagian Keempat Paragraf 1 — Pidana
Pasal 120
UU 1/2023 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:a. pembayaran ganti rugi;b. perbaikan akibat Tindak Pidana;c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;d. pemenuhan kewajiban adat;e. pembiayaan pelatihan kerja;f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;g. pengumuman putusan pengadilan;h. pencabutan izin tertentu;i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; danl. pembubaran Korporasi.(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.(3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 120 UU 1/2023
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 624 UU 1/2023 (mulai berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan; PDF hlm 228; disahkan 2 Januari 2023, hlm 229); tanggal berlaku 02-01-2026 adalah HITUNGAN, sama dengan Pasal IX UU 1/2026; Pasal VII UU 1/2026 (mengubah UU 1/2023, 55 angka); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 02-01-2026, Diubah dengan UU 1/2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.