BAB II — TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA · BAB II Bagian Kesatu — Tindak Pidana · BAB II Bagian Kesatu Paragraf 2 — Permufakatan Jahat
Pasal 13
UU 1/2023 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.(2) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.(3) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.(4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.(5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 13 UU 1/2023
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 624 UU 1/2023 (mulai berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan; PDF hlm 228; disahkan 2 Januari 2023, hlm 229); tanggal berlaku 02-01-2026 adalah HITUNGAN, sama dengan Pasal IX UU 1/2026; Pasal VII UU 1/2026 (mengubah UU 1/2023, 55 angka); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 02-01-2026, Diubah dengan UU 1/2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.