BAB XXXI — TINDAK PIDANA PELAYARAN · BAB XXXI Bagian Kedua — Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Pasal 549

UU 1/2023 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Nakhoda Kapal Indonesia yang membuat atau meminta orang lain untuk membuat Surat keterangan Kapal yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 549 UU 1/2023

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 624 UU 1/2023 (mulai berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan; PDF hlm 228; disahkan 2 Januari 2023, hlm 229); tanggal berlaku 02-01-2026 adalah HITUNGAN, sama dengan Pasal IX UU 1/2026; Pasal VII UU 1/2026 (mengubah UU 1/2023, 55 angka); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 02-01-2026, Diubah dengan UU 1/2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.

Status di JDIH