BAB IV — GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA · BAB IV Bagian Kesatu — Gugurnya Kewenangan Penuntutan
Pasal 132
UU 1/2023 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;c. kedaluwarsa;d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atauh. diberikannya amnesti atau abolisi.(2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 132 UU 1/2023
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 624 UU 1/2023 (mulai berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan; PDF hlm 228; disahkan 2 Januari 2023, hlm 229); tanggal berlaku 02-01-2026 adalah HITUNGAN, sama dengan Pasal IX UU 1/2026; Pasal VII UU 1/2026 (mengubah UU 1/2023, 55 angka); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 02-01-2026, Diubah dengan UU 1/2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.